PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI 2015

NAMA : HERA MEROLIZA

NIM : 05011181320069

MATA KULAIAH : KOMUNIKASI MASSA

ANALISIS HAMBATAN KOMUNIKASI

1. HAMBATAN PSIKOLOGIS

· Kepentingan

· Prasangka

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, atau dengan kata lain infrastruktur adalah basic determinant perkembangan ekonomi

· Stereotip

Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

· Motivasi

Melalui berbagai pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengatasi masalah kesenjangan, dan mengurangi disparitas harga diberbagai wilayah, pembangunan infrastruktur juga berperan vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat.

2. HAMBATAN SOSIALKULTURAL

Dalam artikel ini penulis menerangkan kondisi perekonomian dunia yang berdampak bagi kondisi perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan adalah ketergantungan Indoesia terhadap impor bahan pangan yang mengakibatakan menurunnya devisa negara.

3. HAMBATAN INTERAKSI VERBAL

Dalam artikel ini penulis menggunakan beberapa istilah-istilah dalam perekonomian, diantaranya basic determinant, devisa, neraca, implisit, katalisator, impor, dan lain-lain. Selain itu tata bahasa dalam artikel ini cukup tinggi, sehingga cukup menyulitkan bagi masyarakat awam untuk memahami isi artikel ini. Tetapi untuk masyarakat yang mempunyai basic di bidang perekonomian, mungkin artikel ini sangat bagus, karena tata bahasa yang digunakan terkait seputar perekonomian.

PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI 2015

Oleh : Eddy Cahyono Sugiarto

Konstelasi ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian, resiko pelemahan ekonomi global diprediksi akan mempengaruhi laju peretumbuhan ekonomi pada berbagai negara. Gejala awal resiko pelemahan ekonomi global sejatinya dapat dicermati dari lambannya pemulihan ekonomi global, diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada berbagai negara maju yang masih rendah dan rentan, yang berpotensi “menekan” laju pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya.

Perekonomian Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia, meskipun telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun tren pertumbuhan tersebut masih menurun bila dibandingkan dengan pada saat sebelum krisis global terjadi. Resiko yang perlu diwaspadai adalah dampak dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika The Fed, yang dapat memicu terjadinya arus modal keluar sekaligus berdampak pada melemahnya nilai tukar pada berbagai negara.

Kondisi ekonomi dikawasan Eropa dan Jepang juga setali tiga uang, belum menunjukkan perbaikan dan masih terbilang rapuh, ancaman deflasi masih membayangi perekonomian dikedua kawasan tersebut. Pengangguran dan sektor industri Eropa masih belum pulih secara signifikan, sementara kebijakan Abenomics masih belum memperlihatkan tanda-tanda memulihkan perekonomian jepang. Di sisi lain, Tiongkok yang menjadi salah satu penopang ekonomi global juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika pada 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok selalu di atas 10%, maka saat ini pertumbuhannya hanya di kisaran 7,5%.

Perkembangan ekonomi global pada berbagai negara tersebut sudah barang tentu juga berdampak pada perekonomian Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi gejolak likuiditas global akibat kebijakan exit policy kebijakan moneter longgar negara berkembang, akan memudahkan investor negara maju yang mau mengamankan dananya melalui kegiatan investasi. Kemudahan itu juga yang membuat investor asing dengan mudah menarik dananya kembali, jika kondisi kembali menguntungkan. Hal ini akan membuat instabilitas di negara berkembang terutama pada pasar keuangan.

Bagi Indonesia fluktuasi nilai tukar dan gejolak harga komoditas pasar global akan sangat berdampak pada neraca perdagangannya, bila tidak diantisipasi dengan baik, defisit neraca perdagangan akan semakin membengkak akibat ketergantungan yang tinggi terhadap importasi, yang akan terus menggerus ketahanan devisa. Importasi yang perlu mendapat perhatian serius diantaranya pangan, sebagaimana yang kita ketahui, impor pangan Indonesia periode Januari-Oktober 2014 telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan, total nilainya telah mencapai 6,6 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 80 triliun.

Disamping itu, tahun 2015 tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam mengatasi tingkat ketimpangan, utamanya dengan melakukan percepatan “pembagian” kesejahteraan dalam bentuk yang lebih merata dan inklusif. Meningkatnya Gini Index Rtio (indeks pengukur tingkat ketimpangan) menjadi 0,41 menjadi titik fokus tersendiri untuk dapat diatasi melalui berbagai peningkatan pembangunan inklusif agar berkonstribusi dalam pemerataan pertumbuhan PDB. Sebagaimana kita ketahui, tingkat pertumbuhan PDB yang ada, hanya didominasi oleh 3 (tiga) provinsi dengan sumbangan terbesar, yakni DKI Jakarta 16,72%, Jatim 14,87% dan Jabar 14,17%. Jika ditotal, maka tiga provinsi itu menyumbang 45,76% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kata lain “kue ekonomi” sejatinya hanya terpusat di Pulau Jawa, diperlukan upaya ekstra agar PDB dapat terus ditingkatkan penyebarannya pada berbagai wilayah khususnya diluar Jawa. Mengatasi ketimpangan pendapatan tampaknya menjadi agenda tersendiri untuk mendapatkan prioritas penanganannya pada tahun 2015 mendatang, mengingat “dampak yang signifikan secara statistik" pada pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada penelitian Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD). Di Inggris , ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi membuat pertumbuhan ekonomi melemah, sekitar 9% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) antara tahun 1990 dan 2010. Sedangkan di Amerika Serikat hampir tujuh poin. Hal ini membuktikan bahwa mengatasi ketimpangan yang tinggi penting untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, serta meminimalisir dampak sosial politik akibat kesenjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi.

Kita patut bersyukur permasalahan utama yang membelenggu ruang fiskal Indonesia, yakni besarnya subsidi BBM, telah mampu kita atasi. Hal ini setidaknya dapat menjadi starting point dalam memperbaiki tata kelola sistem penganggaran yang kondusif dalam memacu sektor produktif. Dengan ruang fiskal yang semakin lebar, seyogyanya tahun 2015 dapat menjadi momentum bagi kita semua dalam menyukseskan berbagai pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat memacu tumbuhnya berbagai sektor produktif dan mengatasi masalah kesenjangan pembangunan.

Kita juga tentunya berharap, melalui berbagai pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengatasi masalah kesenjangan, dan mengurangi disparitas harga diberbagai wilayah, pembangunan infrastruktur juga berperan vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat.

Urgensi menyukseskan berbagai pembangunan infrastruktur seyogyanya menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan juga berperan penting dalam memacu proses atau region. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat (social overhead capital) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi, dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, atau dengan kata lain infrastruktur adalah basic determinant perkembangan ekonomi. Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrument bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan perumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

Tahun 2015 hendaknya dijadikan momentum dalam terus memperbaiki neraca perdagangan, dengan menekan deficit neraca perdagangan akibat importasi khususnya pangan pokok. Pengalaman telah memberi pelajaran akan pentingnya kadaulatan pangan karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, gejolak harga pangan sangat rentan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.